Rutan Bengkulu Komitmen Terapkan Good Governance lewat Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Bengkulu – Rutan Kelas IIB Bengkulu Kembali mengikuti kegiatan sosialisasi Pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Selasa (26/8).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Karutan Bengkulu, Yulian Fernando, bersama jajaran pejabat struktural. Dalam paparannya, narasumber Rizki Arimawati menekankan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja lembaga negara. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai aturan, mekanisme, serta prinsip-prinsip pengadaan menjadi kunci utama bagi para KPA dan PPK agar dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengadaan barang/jasa tidak hanya soal belanja pemerintah, melainkan juga instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. PPK dituntut memahami aturan teknis sekaligus mampu menjaga integritas dalam setiap prosesnya,” ujar Rizki dalam sesi pemaparan.
Sementara itu, Karutan Bengkulu Yulian Fernando menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi jajarannya, khususnya dalam memperkuat pemahaman tentang pengelolaan anggaran di lingkungan Rutan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai pengadaan barang/jasa akan membantu Rutan Bengkulu dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran, sekaligus mencegah terjadinya kesalahan prosedural.
“Sebagai satuan kerja, Rutan Bengkulu tentu memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran negara. Sosialisasi seperti ini menjadi penting agar seluruh pejabat, terutama yang berperan sebagai PPK, memahami secara detail aturan dan mekanisme yang berlaku,” ungkap Yulian.
Ia juga menambahkan bahwa Rutan Bengkulu berkomitmen untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar seluruh unit pelaksana teknis menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kegiatan sosialisasi berjalan interaktif, di mana peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan narasumber mengenai berbagai persoalan yang sering dihadapi di lapangan. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain menyangkut teknis pelaksanaan lelang, penyusunan dokumen kontrak, serta pengawasan dalam tahap pelaksanaan.
