Skip to main content
x
opini
Sudi Sumberta Simarmata

Prejudice vs Discrimination? Pemberantasan Korupsi!

Wartaprima.com - Suatu Peraturan Perundang-undangan selalu mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam Undang-undang Dasar sekalipun. Tiada satupun lembaga yang murni bersih dan suci karena memang hanya Tuhan lah yang mempunyai kebenaran dan kesucian sejati. Maka jangan heran ketikda ada kesalahan pada suatu lembaga termasuk dalam lembaga anti rasuah sekalipun. Sebagai ksatria bila memang ada kesalahan, haruslah jantan mengakuinya, tentu disatu sisi ada pula ruang untuk membela diri.

Politik memang sering tidak terduga, arah angin mendadak berubah. Inilah yang menjadi perbincangan hangat dalam suasana musim kemarau yang membutuhkan curahan hujan. Tetapi tidak bahkan kabut asap semakin menebal dan kita dibuat khawatir akan liar nya api dalam lahan gambut yang bergerak senyap. Dengan desain konstitusi yang menempatkan partai politik sebagai pilar-pilar demokrasi kita memberikan ruang kepada partai politik untuk mengemban tugas dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan tujuan tujuan negara. Dalam hal tujuan negara mencerdaskan kehidupan berbangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa indonesia. Siapakah kemudian yang harus dilindungi? Seluruh warganegara termasuk pelaku kejahatan sekalipun negara harus memastikan atas nama konstitusi hak-hak nya tetap terpenuhi. Itulah sebabnya ketika negara ingin melakukan pemenuhan hak-hak warganegara, maka negara itu harus mempermudah dirinya, tetapi ketika negara itu ingin mengurangi hak-hak warganegara maka suatu negara harus dipersulit.

Itulah sebabnya bahwa dalam sistem presidensial indonesia yang kuat, jangan lupa bahwa desain konstitusi kita memberikan kekuasaan penuh kepada satu organ bernama Presiden untuk menjalankan tujuan negara bahkan wakil presiden sekalipun tidak diberikan ruang untuk seluas itu, maka kemudian bangsa indonesia melakukan ijtima dan munajat dalam politik suci bahwa kita harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menggunakan hati nurani dalam memilih pemimpin tersebut untuk menjalankan tujuan-tujuan negara (termasuk didalamnya agenda pemberantasan korupsi) itulah yang kita kenal dengan istilah Demokrasi. Maka ketika disandingkan siapakah yang paling legitimate dalam agenda pemberantasan korupsi antara Presiden dan KPK jawabnya adalah Presiden bukan hanya dia sebagai kepala pemerintahan tetapi jangan lupa presiden juga sebagi kepala negara tetapi bukan berarti ketika pimpinan KPK mengundurkan diri Presiden bisa langsung ambil alih KPK karena hal tersebut tidak diatur oleh Undang-undang KPK yang ada.

Ketika DPR dan KPK sebagai para pihak yang menjalankan amanat konstitusi saling memiliki Prejudice yang berlebih dalam agenda pemberantasan korupsi, maka tidak akan mungkin akan menurunkan peringkat pemeberantasan korupsi kita. Publik pun tak kalah langkah ambil posisi strategis menghujat dan menganggap DPR adalah orang yang paling berdosa dan seolah revisi UU KPK No.30 Tahun 2002 adalah langkah mereka untuk menguras uang negara atau bisa jadi adalah bentuk ketersinggungan antar lembaga atas penetapan tersangka terhadap politisi negeri. Disatu sisi KPK seolah tidak mau mengakui kekurangan yang ada pada dirinya (Lembaga KPK)  mulai dari penetapan tersangka yang tak berujung statusnya, kasus besar yang mangkrak, sampai pada sistem kepegawaian yang tidak sehat. Tapi KPK mengatakan ini hal biasa saja dan manusiawi, apakah dengan cara DPR dan KPK yang Prejudice seperti ini lalu kita optimis  untuk memberantas Korupsi?

Bagaimana mungkin dinegara ini yang mengatakan”Negara Indonesia adalah negara hukum” (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945) negara yang memiliki sistem Demokrasi Konstitusional memiliki warganegara yang bahkan sampai menghadap Tuhan nya pun masih dalam status tersangka tanpa kepastian Hukum, bagaimana mungkin di negara ini punya semnagat menggebu untuki menghukum orang dengan proses penetapan tersangka namun tak berujung justru terkatung-katung? Bukankah ketika kita bicara hukum kita harus berbicara soal kemanusiaan dan hak-hak Konstitusional warganegara? Bagaimana mungkin ada suatu lembaga yang bebas menetapkan tersangka dan ketika tidak cukup kuat alat buktinya tidak mendapatkan kepastian hukum. Padahal hakim jalanan diluar telah memvonis luar biasa hebat dengan segala macam tindakan penghakiman ketika proses pidana itu dimulai dengan istilah “Tersangka”. Dan hal ini kita harus anggap biasa saja? Saya katakan tidak. Bahwa kita harus membuka mata hati sesungguhnya ada yang tidak beres di tubuh KPK.

Sekelumit kejadian dari agenda pemberantasan korupsi, entah sudah berapa kali kata pemberantasan korupsi diucapkan, dituliskan, bahkan dilantunkan dalam puisi dengan syair ataupun dalam aksi peduli dan demonstrasi yang sedikit anarki.

Terkait Dewan Pengawas

Dari beberapa kasus keteledoran KPK yang ada adalah pembuktian bahwa pengawasan publik tidaklah efektif dan tidak boleh ada satupun lembaga negara yang tidak bisa mendapatkan pengawasan dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Tetapi jangan kembali digiring kepada kalimat siapakh yang mengawasi pengawas, justru ini adalah bagian dari Prejudice pesimisme dalam berbangsa dan bernegara. Kenapa kita harus risih dengan adanya pengawasan. Saya menganalogikakan bahwa bukankah kita akan semakin serius dan tidak main-main dalam bekerja ketika ada yang mengawasi pekerjaan kita? Sehingga harapannya tidak adalagi proses hukum terhadap warganegara yang tidak berujung tanpa status kejelasan dalam proses penyelesaian perkaranya. Saya pikir justru disinilah KPK semakin akan berintegritas dengan sistem pengawasan yang berintegritas pula  tentunya.

Pada titik ini barulah kita membahas bagaimana teknis yang berintegritas itu. Bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya adalah melalui produk legislasi (Undang-Undang) yang dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama dengan Presiden, lalu bagaimana mungkin kita tiodak memperbolehkan KPK diawasi oleh Pembentuk Undang-Undang?

lebih lanjut Pimpinan KPK dipilih oleh Presiden melalui Tim Pansel yang dibentuk oleh Presiden dan dikirimkan kepada DPR untuk dipilih kembali lima nama yang Menjadi Pimpinan KPK. Bagaimana mungkin kita tidak memperbolehkan KPK diawasi oleh rakyat melalui lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat? Bagaimana mungkin lembaga negara yang dibaiayai oleh rakyat tidak boleh diawasi oleh rakyat? Ketika kita berbicara rakyat maka dalam sistem Demokrasi pancasila wajar ketika kita memberikan kepada Presiden dan DPR sebagai mandataris daulat rakyat tidak diperlukan dalam pengawasan KPK.

Pada titik inilah DPR memahami kekhawatiran dan Prejudice yang berlebih di hati masyarakat maka mereka memberikan sepenuhnya kepada Presiden untuk  memilih negarawan-negarawan yang akan mengisi Dewan Pengawas KPK.

Terkait Independensi (Pasal 3 dan Pasal 5 Draft Revisi UU KPK)

Bahwa kita harus menyadari dan mengetahui makna Independensi yang dimaksudkan adalah dalam rangka penegakan hukum (Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan)  bahwa tidak boleh ada satupun yang dapat mengintervensi termasuk Presiden sekalipun, hal itu juga yang ada dalam Kepolisian dan kejaksaan bahwa dalam proses penegakan Hukum Presiden sekalipun tidak boleh mengintervensi. Hal ini pula yang dilakukan oleh presiden kenapa Beliau langsung mengirimkan 10 daftar nama calon pimpinan KPK tersebut kepada DPR karena dia ingin mempercayakannya kepada Tim Pansel, bukankah ketika Presiden potong beberapa nama dari daftar Tim Pansel tersebut justru presiden telah melakukan intervensi dan tidak menjaga keindependensian calon pimpinan KPK tersebut. diluar itu kita harus memahami bahwa KPK tidak bisa dilepaskan dari sistem ketatanegaraan. Maka dalam hal penguatan sistem kelembagaan negara pengawasan juga dimiliki oleh lembaga negara lainnya. Bahwa harus kita jamin pula dalam pelaksanaan tugas nya untuk Pro Justisia Dewan pengawas bukan sebagai penghalang-halangi penyadapan ataupun menghalangi proses penegakan hukum tetapi untuk menjamin dalam proses penegakan hukum yang ada KPK tidak melenceng dari Cita-cita pembentukannya dan sesuai dengan asas pembentukannya yakni (Kepastrian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas).

Terkait dengan SP 3

Kita tidak boleh menutup mata akan keburukan yang ada di KPK, kita telah mengetahui ada banyak kasus yang di tersangkakan oleh KPK, namun kasusnya tidak  bergulir kepada persidangan. Tentu sebagai orang yang mengalami proses hukum dengan status tersangka tentu akan menimbulkan banyak dampak terhadap seorang warganegara tersebut. Kalau ada yang merngatakan bahwa proses pengusutan kasus korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan,. Saya harus akui bahwa berbagai modus kejahatan terkait korupsi akan meningkat pula dengan perkembangan zaman yang ada. Teapi apakah lantas fair ketika suatu lembaga mentersangka kan seseorang yang alat buktinya juga belum terlalu kuat yang mengakibatkan kasus tersebut tidak berlanjut, bukankah ada semangat menggebu yang salah dalam semnagt pemberantasan korupsi kita. Padahal seantero negeri sudah mengetahui dan melakukan labelling kepada seseorang tersebut sebagai koruptor. Justru disinilah letak perkembangan produk hukum tersebut dalam kaitanyya dengan pemberantasan korupsi kasus disesuaikan pula dengan perkembangan zaman yang ada, sebagai catatan penting pula bahwa terkait dengan status perubahan pegawai KPK menjadi ASN hal tersebut juga terjadi bahkan dalam lembaga peradilan yang ada.

Mengutip kata kata yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, George Washington mengatakan ‘ketika Kekebalan mulai diberikan kepada seseorang maka kita sedang mengundang kehancuran terhadap suatu negara”, ketika imunitas begitu dilembagakan maka kita sedang mengundang kehancuran di negara kita. poinnya, bahwa dalam konsep negara hukum  yang berdasarkan demokrasi konstitusional tidak ada satupun lembaga yang tidak dapat diawasi.

Saya ingin akhiri dengan kalimat, “Cinta tidak boleh membuat kita lupa Bahwa KPK mempunyai Kesalahan, Benci tidak boleh membuat kita lupa bahwa DPR mempunyai Kebenaran,” katanya.

Saya Kira demikian.

Oleh : Sudi Sumberta Simarmata

Facebook comments

Promotion

Adsense Page