Setahun Weny–Rendy: Konsolidasi Ketat, Prioritas Dipertajam
Kotamobagu,WartaPrima.com- Satu tahun kepemimpinan Weny Gaib dan Rendy Mangkat di Kotamobagu menjadi fase konsolidasi yang sarat tekanan fiskal. Pemerintah bergerak dalam ruang anggaran yang sempit, namun dituntut tetap menghadirkan hasil nyata.
Alih-alih memperbanyak program, pemerintah memilih merampingkan dan memfokuskan kebijakan pada sektor yang berdampak langsung. Belanja yang tak memberi nilai tambah dipangkas. Program yang tidak menyentuh kebutuhan warga disingkirkan. Arah pembangunan dipusatkan pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan stabilitas harga.
Di tengah pembatasan anggaran, pemerintah memperketat disiplin belanja dan memperkuat kontrol perencanaan. Setiap kegiatan diuji relevansi dan urgensinya. Pendekatan ini disebut sebagai langkah korektif untuk memastikan anggaran tidak sekadar habis terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat terukur.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, menegaskan bahwa efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Justru sebaliknya, kondisi ini menjadi momentum pembenahan tata kelola agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Pemerintah juga mendorong percepatan reformasi birokrasi. Aparatur dituntut lebih responsif dan tidak terjebak rutinitas administratif. Inovasi pelayanan publik, digitalisasi sistem kerja, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari langkah pembaruan.
Fokus pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menilai sektor-sektor ini sebagai fondasi yang menentukan daya tahan ekonomi daerah.
Kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan pelaku usaha diperkuat untuk menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan berjalan searah. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Setahun pertama ini menjadi ujian kepemimpinan. Tantangan fiskal belum sepenuhnya mereda, tetapi fondasi pengelolaan yang lebih disiplin mulai dibangun. Pemerintah menegaskan, efisiensi bukan penghambat pembangunan, melainkan instrumen untuk memastikan setiap kebijakan lebih tajam, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik.(Bams*/)
