Karutan Bengkulu Farizal Anthony Hadiri Penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Dalam Pembangunan ZI dan Netralitas ASN Jelang Pemilu
BENGKULU - Sebagai bentuk komitmen dalam Pembangunan Zona Integritas dan Netralitas ASN jelang pelaksanaan Pemilu 2024, Senin (8/1), Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu, Farizal Antony mengikuti kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Perjanjian Kinerja, serta Ikrar Netralitas ASN Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan dipimpin langsung oleh Kakanwil, Santosa.
Dalam amanatnya, Santosa menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Lebih lanjut Santosa mengingatkan diperlukan tekad yang kuat untuk dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. Untuk itu Santosa berharap kegiatan penandatanganan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata.
"Penandatanganan Komitmen Bersama menjadi langkah awal dalam bekerja dan berkinerja di tahun 2024. Upaya mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi memerlukan tekad kuat. Untuk itu saya minta agar acara ini tidak hanya bersifat seremonial semata. Perjanjian Kinerja yang ditandatangani merupakan langkah konkret yang harus segera diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Pastinya tantangan dan hambatan akan selalu ada, hal tersebut sebaiknya dijadikan peluang untuk memberikan yang terbaik," tegas Santosa.
Selanjutnya Santosa juga kembali mengingatkan seluruh jajaran terkait pelaksanaan pesta demokrasi pada Februari mendatang. Santosa menegaskan kepada seluruh jajaran untuk tetap bersikap netral dengan tidak terlibat dalam politik baik dalam tindakan maupun tutur kata. Hal ini lanjut Santosa sebagaimana telah tertuang dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN.
"Memasuki tahun politik, dimana pada 14 Februari 2024, kita akan melaksanakan Pemilihan Umum. Saya minta dengan tegas untuk tidak terlibat dalam politik, baik secara langsung maupun melalui penyampaian dukungan di media sosial. Saya harap ini dapat benar-benar dipahami sebagaiman ditegaskan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Karena itu mari kita jaga marwah Kementerian Hukum dan HAM dengan menjunjung tinggi netralitas selama masa pemilu 2024," tutup Santosa.
