Senator Leni Soroti Penguatan Pembangunan Desa di Tengah Penyesuaian Dana Desa
Makassar, Wartaprima.com — Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, kemarin (21/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan pembangunan desa, termasuk dampak penyesuaian Dana Desa terhadap pelayanan masyarakat dan program pembangunan.
Anggota Komite I DPD RI, Hj Leni Haryati John Latief, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi DPD RI dalam menyerap aspirasi daerah sekaligus memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Senator asal Provinsi Bengkulu ini mengungkapkan, persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Sulsel menjadi salah satu bahan pembahasan. Aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan akan diinventarisasi sebagai bahan pengawasan dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pemotongan atau penyesuaian Dana Desa yang dinilai dapat berdampak terhadap pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, kata dia, desa tetap dituntut produktif dan mendukung program prioritas pemerintah pusat, termasuk agenda yang sejalan dengan Asta Cita.
"Desa harus tetap mampu menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, kebijakan pendanaan perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa," kata Hj Leni Haryati John Latief.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menambahkan, sinkronisasi program pusat dan daerah penting karena setiap desa memiliki karakteristik, potensi ekonomi, kondisi geografis dan sumber daya yang berbeda.
"Program pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Selain Dana Desa, Komite I DPD RI membahas penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan koperasi. Koordinasi lintas sektor dinilai diperlukan agar pembangunan desa tidak berjalan sendiri-sendiri.
Komite I juga menyoroti penguatan tata kelola pemerintahan desa, meliputi peningkatan kapasitas aparatur, transparansi pengelolaan anggaran dan kejelasan regulasi. Pengawasan penggunaan anggaran juga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah daerah, aparat pengawasan dan lembaga penegak hukum.
"Berbagai aspirasi dan kendala yang ditemukan di daerah akan diinventarisasi untuk kemudian menjadi bahan dalam pembahasan di tingkat pusat," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menegaskan, sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa perlu terus diperkuat agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
"Pembangunan desa harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," demikian Hj Leni Haryati John Latief.
