Sosialisasi Penilaian Mandiri AKIP Virtual di Ikuti Karutan Bengkulu
KOTA BENGKULU - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu, Farizal Antony mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Kegiatan yang diikuti oleh Karutan secara virtual
tersebut diselenggarakan langsung oleh Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah V Kemenkumham RI.
Berpusat di Ballroom Grand Mercure Jakarta Harmoni, Inspektur Wilayah V, Marasidin Siregar selaku pembicara utama menyampaikan bahwa evaluasi AKIP harus dilakukan hingga unit terkecil. Untuk itu diperlukan dukungan para Kepala Kantor Wilayah agar mendukung serta mendorong seluruh satuan kerja melakukan evaluasi secara mandiri.
"Diperlukan dukungan penuh dari masing-masing Kepala Kantor Wilayah untuk mendorong seluruh jajaran khususnya satuan kerja dalam melakukan evaluasi secara mandiri.
Dimana dalam pelaksanaan evaluasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi aktual terkait inplementasi AKIP. Adapun kompenon LHE yang harus diisi terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal," papar Marasidin.
Lebih lanjut Marasidin juga menyampaikan bahwa implementasi AKIP juga berpengaruh pada upaya satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dimana menurut Marsidin, untuk meraih predikat tersebut satuan kerja harus memiliki nilai AKIP minimal B.
"Evaluasi AKIP tahun ini kita fokuskan pada 74 satuan kerja yang diusulkan WBK tahun ini. Melalui kegiatan ini, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi dan pemahaman terkait evaluasi AKIP dan mempersiapkan seluruh data dukung yang diperlukan untuk evaluasi di tahun berikutnya. Dimana untuk meraih predikat WBK/WBBM satuan kerja dituntut untuk meraih nilai AKIP minimal B," tegas Marasidin.
