Kepahiang Terima Tiga Program Inpres, Bupati Tegaskan Siap Mundur Jika Terbukti Nepotisme
Kepahiang, Wartaprima.com - Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.Ip mengungkapkan Kabupaten Kepahiang mendapatkan sejumlah program Instruksi Presiden (Inpres) dari pemerintah pusat tahun 2026.Hal itu disampaikan Bupati usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin 8 September 2026.
Bupati merinci, ada tiga Inpres yang masuk ke Kabupaten Kepahiang. Pertama, Inpres revitalisasi sekolah dengan total 30 titik. Rinciannya 13 SD, 11 SMP, 5 TK dan 1 sekolah baru.
Kedua, Inpres irigasi di 5 titik dan 16 titik lainnya. Ketiga, Inpres jalan di kawasan Sidorejo dengan nilai Rp 15 miliar.
"Tadi kita menyampaikan ada beberapa Inpres yang masuk ke daerah kita. Salah satunya revitalisasi sekolah, kita dapat totalnya 30 titik. 13 SD, 11 SMP, 5 TK dan 1 sekolah baru. Kita dapat juga Inpres irigasi ada di 5 titik dan 16 titik, dan satu lagi Inpres jalan Sidorejo Rp 15 miliar," ujar Bupati.
Bupati menegaskan, meskipun program tersebut merupakan program pusat, ia meminta DPRD Kabupaten Kepahiang untuk ikut mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan. Bupati bahkan memberikan pernyataan tegas terkait isu pilih kasih dalam penentuan titik bantuan, khususnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Saya minta kepada rekan DPRD untuk mengawasi program ini, walaupun program pusat. Kalau ada hal-hal kecurangan, sama-sama kita tanggapi. Tadi dari dewan menyampaikan seolah-olah kami pilih kasih titiknya. Ini kan pusat, kita mengusulkan 1.100 bedah rumah. Tidak ada nepotisme di sini," tegasnya.
"Maka saya bilang tadi, kalau ada kecurangan nepotisme lapor. Kalau saya nepotisme, lapor. Satu rumah saja bisa saya usulkan BSPS itu masuk. Kalau ada indikasi nepotisme, lapor, hari ini saya mundur jadi Bupati. Kalau ada unsur nepotisme di BSPS, irigasi, jalan, apalagi tadi, kalau Bupati nepotisme saya mundur," tutup H. Zurdi Nata.
