Machfud Azhari: Pengelolaan Keuangan di Aceh Belum Optimal
Wartaprima.com - Badan Pusat Statistik Merilis Data Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan III 2019 Tumbuh sebesar 3.76 persen terhadap Triwulan III 2018 Years On Years (YOY). Sedangkan angka Angka pertumbuhan ekonomi ini masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar 5.02 persen.
Melihat data dari BPS dan beberapa lembaga survei mengingatkan kita pada publikasi beberapa media yang menyebutkan, bahwa Provinsi Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera dan bahkan menduduki urutan ke 6 nasional menjadi cambuk tersendiri bagi Pemerintah Aceh.
Hal ini menjadi ini menjadi perdebatan dan Juga isu tersendiri di kalangan masyarakat Aceh, bahkan dalam berbagai diskusi publik yang digelar oleh pemerintah maupun swasta.
Sementara itu Aceh merupakan salah satu daerah yang menerima dana mtonomi khusus dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya 2 persen dari total dana alokasi umum nasional, sehingga bisa dikatakan Aceh merupakan salah satu satunya provinsi yang mendapat anggaran terbanyak di Sumatera dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi paradoks tersendiri mengapa Aceh menjadi provinsi termiskin disumatra.
Hal tersebut seperti diungkapkan Machfud Azhari Ketua Ikatan Alumni Ekonomi Pembangunan Unimal dalam siaran persnya kepada media ini, Senin (16/12/2019). Dia menyebutkan bahwa aceh merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang mendapat kucuran dana terbanyak dari pemerintah pusat karena aceh merupakan salah satu daerah yang mendapat perhatian Khusus dari pusat diantara provinsi lainnya seperti Papua dan Papua barat. Akan tetapi saat ini Aceh menjadi daerah termiskin di Sumatra sehingga kami menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan terutama dana otonomi khusus di Aceh belum optimal.
"Seharusnya Pemerintah Aceh baik Eksekutif dan Legislatif harus proaktif dalam menggali potensi yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah dengan mendatangkan investor dan juga stake holder lainnya, sehingga jika sewaktu waktu dana otsus itu di hentikan. Maka Aceh akan tetap mandiri dengan sendirinya," katanya.
Dikatakan, bahwa Pemerintah Aceh jangan terjebak dengan proyek-proyek dadakan dalam mengejar angka lilpa, sehingga dana yang ada dalam pagu APBA kurang terserap dengan baik penggunaannya.
"Untuk itu, pemerintah perlu membuat Road Map (Peta Rancangan) yang jelas dalam memaksimalkan fungsi anggaran tersebut. Sehingga dana otsus dan dana lainnya tersebut bisa maksimal serapanya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh," pungkasnya. (Mh)
