Hentikan Satgas Covid-19 Bongkar Tenda Hajatan, Wabup BS Diprotes, Anggota TNI-Polri Milih Keluar, Mereka Tak Mau Lagi
Wartaprima.com - Penghentian pembongkaran paksa tenda hajatan warga Ibrahim (ASN Pemprov Bengkulu) di Kelurahan Kayu Kunyit Bengkulu Selatan oleh Satgas Covid-19 pada Kamis (2/9/2021) oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan Rifa'i Tajudin membuat Satgas Covid-19 protes.
Pasalnya, menurut Satgas Covid-19 yang saat itu dikomandoi Seketaris Satpol PP Asih Kadarinah, tindakan pembongkaran paksa itu telah sesuai prosedur.
Untuk diketahui, saat pembongkaran paksa tenda hajatan tersebut oleh Satgas Covid-19 yang merupakan gabungan Satpol PP, personel TNI-Polri, Wabup Rifai Tajudin tiba-tiba meminta dihentikan. Hal itu menurut Wabup karena tenda tidak bersalah, namun kerumunan orang yang menonton pembongkaran tenda itu justru yang bersalah.
"Mana Pak Kapolsek, Polisi PP, Danramil, kegiatan arogan ini harus dihentikan, tidak ada yang melakukan pembongkaran karena tenda ini tidak bersalah. Yang bersalah itu kerumunan orang menonton pembongkaran tenda ini,” tegas Wabup Rifai Tajuddin yang terlihat kesal dan marah besar kepada petugas yang melakukan pembongkaran paksa tenda hajatan warga.
Disampaikan Wabup bahwa dia sudah pamitkan dengan gubernur dan bupati agar tenda tetap berdiri sampai hasil rapat keluar.
"Warga yang mempunyai hajatan ini masih menunggu hasil keputusan rapat.Kalau dari hasil keputusan rapat hari senin depan tetap tidak diizinkan baru kita minta tenda ini di bongkar. Kalau saya salah hukumlah saya. Kita harus humanis dan tidak boleh arogan,bukan budaya kita melakukan tindakan paksa,” tegas Rifa'i Tajuddin didepan petugas Covid-19.
Berdasarkan dari pantauan langsung Bengkulutoday.com dilapangan, pembongkaran tenda tersebut langsung dihentikan oleh petugas Satpol PP dan mereka langsung membubarkan diri setelah mendengar penjelasan dari Wakil Bupati.
Diprotes
Tindakan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin kepada tim Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten menuai kekecewaan. Pasalnya, pembongkaran tenda yang dilakukan sudah sesuai aturan serta surat edaran PPKM yang masih berlaku.
Kekecewaan tersebut lantaran Wabup Rifai memarahi tim Gakkum yang terdiri dari TNI, POLRI dan Satpol PP serta mengusir mereka. Padahal, Tim Gakkum menjalankan tugas sesuai amanat Bupati dan Wabup selaku Kepala Pemerintahan di BS untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di BS.
“Yang arogan itu Wabup, bukan kami. Memarahi sambil menunjuk-nunjuk kami Tim Gakkum seolah apa yang kami lakukan tidak sesuai aturan. Upaya persuasif sudah kami lakukan jauh hari, mulai dari lurah, camat, Kapolsek dan Satpol PP. Bahkan saat kemarin (Kamis, 2/9), upaya persuasif tetap kami lakukan. Dan sepakat dengan ahli rumah, hanya tenda yang bagian depan menjorok ke jalan yang dibongkar. Jadi, mananya yang arogan. Justru beliau (wabup) yang arogan,” sesal Koordinasi Lapangan (korlap) Tim Gakkum Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten BS, Asih Kadarinah, M.Pd, dikutip dari Rasel, Jumat (3/9/2021).
Menurutnya, apa yang dilakukan Wabup sama saja telah menampar muka pemerintah daerah sendiri. Sebab, pemerintah membuat aturan tersebut demi meminimalisir penyebaran covid-19, demi kebaikan masyarakat. “Wibawa pemerintah anjlok, yang men SK kan kami kan pak Bupati dan Wabup. Memarahi kami rekan-rekan TNI dan Polri seolah tidak paham aturan. Kenapa hanya di Kayu Kunyit, Wabup turun. Kenapa yang di Ulu Manna, Gelumbang dan tempat lain wabup tidak berbuat demikian, kan kenapa,” kata Asih.
Sebelum ke Kayu Kunyit, sambung Sekertaris Dinas Satpol PP dan Damkar BS ini. Pihaknya terlebih dahulu ke Kecamatan Kota Manna, kemudian di Kecamatan Pasar Manna di Jalan Kemas Jamaludin, kemudian di Kayu Kunyit lalu ke Desa Kota Padang. Semua tindakan dilakukan sesuai aturan dan persuasif.
Mundur Dari Gakkum
Akibat kejadian tersebut, anggota TNI dari Kodim 0408 serta Polres BS yang tergabung ke tim Gakkum memilih keluar. Mereka enggan lagi melakukan penindakan karena mereka merasa sudah dipermalukan. “Teman-teman dari Kodim dan Polres sudah menyatakan sikap tidak mau lagi di Tim Gakkum. Bahkan di group WA Tim Gakkum, mereka sudah keluar. Saya secara pribadi juga tidak mau lagi,” tegas Asih.
Ditambahkan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar BS, Erwin Muchsin, S.Sos, pihaknya tidak akan lagi mengambil tindakan pembubaran pesta pernikahan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian. Ini sebagai bentuk protes serta kekecewaan mereka terhadap apa yang dilakukan Wabup terhadap tim Gakkum.
Pihaknya, akan kembali bergerak ketika tidak ada lagi kesimpangsiuran kebijakan penanggulangan virus corona yang diterapkan di wilayah BS.
“Belum mau komen panjang, tapi sementara ini belum mau mengambil tindakan. Kami istirahat saja dululah. Sebab, yang kami lakukan beberapa waktu lalu itu adalah murni menjalankan tugas dan peraturan yang ada,” kata Erwin.
Diteruskannya, Wabup sebagai Ketua II Penanggulangan Covid-19 kabupaten BS seharusnya tidak melakukan hal demikian. Sebagai pejabat daerah, harusnya Wabup BS mendukung kegiatan Satgas di lapangan. Bukan justru mempermalukan tindakan satgas di muka umum.
“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas demi terealisasinya kebijakan daerah. Dengan adanya kejadian beberapa waktu lalu, kami harus menahan diri terlebih dahulu,” ungkap Erwin diiringi nada sedih. Sementara untuk rencana pembubaran satgas, Erwin mengaku dirinya belum mengetahui secara jelas pembubaran tersebut. Walaupun anggota tim sudah menyampaikan kekecewaan atas tindakan Wabup BS tersebut.
“Nanti ya, tunggu saja dulu perkembangannya. Silahkan saja tim Satgas Kecamatan dan Desa kalau mau bergerak di lapangan,” kata dia. (WS)
