Bupati Malang Sependapat Dengan Dewan Terhadap Raperda APBD TA 2021
Wartaprima.com, Kabupaten Malang - Menanggapi pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD TA 2021, Bupati Malang, H.M Sanusi, menyatakan sependapat dengan saran dewan untuk melakukan perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW).
Perda RT/RW tersebit, saat ini sedang dalam proses penyesuaian. Termasuk dalam rencana yang tertuang dalam RDTR. Sehingga, substansi yang ada dalam RT/RW sesuai dengan konsep dan kondisi sekarang, serta trend perkembangan pembangunan dua puluh tahun ke depan Misalnya konsep ramah lingkungan, ramah investasi dan berpihak pada masyarakat.
"Ini dilakukan sebagai pendukung upaya percepatan pembangunan Ibu Kota Kepanjen", kata Sanusi, Rabu (15/9/2021).
Ia menjelaskan, Pandemi Covid-19 yang melanda ekonomi global, mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi nasional dan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang. Penerimaan PAD sangat ditentukan oleh aktifitas ekonomi masyarakat. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga sangat dipengaruhi oleh transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat.
Oleh karena itu, penerimaan PAD di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semakin meningkat. Hal ini, disebabkan karena meningkatnya aktifitas transaksi ekonomi.
Naiknya angka target PAD TA 2021, kata Bupati, maka dilakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan harapan kondisi ekonomi akan segera membaik pada triwulan IV tahun 2021.
Upaya tersebut dalam rangka Optimalisasi penerimaan PAD, bekerjasama dengan instansi terkait. Diantaranya dengan BPN dan KPP Pratama. Dua instansi ini, memberikan kemudahan pembayaran Pajak Daerah, melalui Virtual Account dan Memberikan relaksasi pembayaran PBB-P2, serta Intensifikasi dengan melakukan tagihan tunggakan pajak.
Sementara dari sisi belanja daerah, mengalami penurunan. Belanja daerah yang dialokasikan dalam APBD telah disusun dengan mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Malang tahun 2021. Penyusunan tersebut, mencakup beberapa prinsip dasar yang harus diakomodasi. Antara lain, transparan, partisipatif, disiplin, berkeadilan, efisien dan efektif, serta rasional dan terukur.
Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, berbagai upaya akan terus dilakukan. Misalnya melalui penghematan belanja SKPD utamanya belanja operasional, seperti perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman. Kemudian akan dialihkan ke dalam belanja yang lebih prioritas, yaitu penanganan Covid-19 dan dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Daerah, ujar Sanusi.
Hal ini, tentu diperlukan adanya peningkatan sistem pengendalian internal melalui optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), agar dapat menjamin pemanfaatan APBD lebih efektif, guna meningkatkan derajat dan kemakmuran masyarakat secara luas.
"Semoga strategis yang dijalankan ini, dapat memberikan rekomendasi atas langkah yang akan diambil, sehingga pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Daerah dapat berjalan akuntabel dengan tata kelola yang baik, sederhana dan tidak berbelit-belit", harap Politisi PDI Perjuangan itu.
Sebagaiman kesepakatan kami dan DPRD, untuk efektifitas dan efisiensi penangan Covid-19, hendaknya berbasis data, baik program vaksinasi, pemulihan ekonomi maupun infrastruktur lainnya, tambahnya.
Sebab, penanganan covid-19 oleh Pemerintah, mulai Pusat sampai daerah, telah menggunakan satu data yaitu, NAR (New All Record). Terkait hal ini, Kabupaten Malang juga telah menggunakan aplikasi sutera emas dan simkes. Penggunaan aplikasi dan data yang didukung dengan sinergitas semua pihak tersebut, diharapkan mampu mempercepat penanganan pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, berdasarkan assesment Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saat ini PPKM Kabupaten Malang telah berada di level dua (2).
"Untuk dapat menurunkan ke level satu bahkan menuju new normal, maka diperlukan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat agar keterlibatan multipihak secara terkoordinasi dan terarah akan semakin mempercepat penanganan Covid-19, khususnya di Kabupaten Malang", demikian tandas Bupati Malang.
