Hari Perdamaian Internasional 2026, Senator Leni Dorong Daerah Perkuat Toleransi
Jakarta, Wartaprima.com — Peringatan Hari Perdamaian Internasional yang jatuh pada 21 September 2026 dinilai menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat rekonsiliasi, menyelesaikan konflik secara damai, serta membangun toleransi di tengah masyarakat.
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, semangat perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai berhentinya konflik atau kekerasan. Perdamaian, menurut dia, harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat melalui rasa aman, keadilan, kesempatan yang setara, dan ruang dialog.
Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Perdamaian Internasional 2026 yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni “Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day” atau “Berinvestasi dalam Perdamaian: Untuk Semua Orang, Di Mana Saja, Setiap Hari.” PBB menekankan bahwa perdamaian dibangun bukan hanya melalui diplomasi antarnegara, tetapi juga melalui tindakan masyarakat di lingkungan, sekolah, dan komunitas.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, pesan tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Menurut dia, persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah sering kali berkaitan langsung dengan hubungan sosial, perebutan sumber daya, perbedaan pilihan politik, hingga persoalan toleransi.
“Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perdamaian karena masyarakat merasakan langsung dampak dari setiap konflik maupun ketegangan sosial. Karena itu, perdamaian harus dimulai dari daerah, dari keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, hingga ruang publik,” kata Hj Leni Haryati John Latief.
Dewan Pakar Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Provinsi Bengkulu ini menyoroti konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Ia menilai penyelesaian sengketa lahan membutuhkan dialog yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan, serta masyarakat adat apabila wilayah yang disengketakan berkaitan dengan hak-hak adat.
Menurutnya, investasi dan pembangunan ekonomi di daerah harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat. Dialog sejak awal dinilai penting agar potensi konflik dapat diketahui dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.
“Investasi dalam perdamaian juga berarti memastikan pembangunan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir sebagai jembatan ketika ada kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan kepentingan usaha,” ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini juga mengajak masyarakat untuk memperkuat toleransi mulai dari lingkungan keluarga dan komunitas. Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa informasi sebelum menyebarkannya dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang dapat memecah persatuan.
Hari Perdamaian Internasional ditetapkan PBB pada 1981 dan kemudian melalui Resolusi Majelis Umum PBB 55/282 pada 2001 tanggal 21 September ditetapkan secara permanen sebagai Hari Perdamaian Internasional sekaligus periode penghentian kekerasan dan gencatan senjata global.
Pada 2026, PBB menekankan bahwa perdamaian merupakan kerja bersama yang dibangun dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pesan tersebut diarahkan kepada para “arsitek perdamaian sehari-hari”, yakni masyarakat yang membangun stabilitas melalui tindakan nyata di lingkungan masing-masing.
“Perdamaian bukan sesuatu yang hanya dibicarakan di tingkat internasional. Perdamaian harus terasa di daerah, di tengah keluarga, di sekolah, di tempat kerja dan di lingkungan masyarakat. Sebagai wakil daerah, saya melihat penguatan persatuan dan kerukunan masyarakat harus menjadi bagian dari perhatian kita bersama,” demikian Hj Leni Haryati John Latief.
