Rakor Capaian Aksi Ham Di Papua, Dirjen HAM : 2020 Hanya 4 Kabupaten di Papua Berada di Zona Hijau
Wartaprima.com, Jayapura - Dari catatan yang berada di Ditjen HAM di Papua terdiri dari 29 Kabupaten/Kota, Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Keerom dan Mamberamo Raya yang berwarna hijau, sementara lainnya masih berwarna merah bahkan ada yamg belum melaporkan sama sekali. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi saat membuka Rakor Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah.
Rakor Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Virtual Meeting di Kanwil Papua, dilaksanakan di Ruang Rapat Divisi Keimigrasian, Jl. Raya Abepura, Nomor 37 Kota Raja-Kota Jayapura-Papua.
Sebelumnya dalam sambutan Kakanwil Kemenkumham Papua, Murdjito Sasto mengatakan Program Pelaporan Capaian Aksi HAM merupakan Program Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rancana Aksi Nasional HAM.
Lanjutnya, Pelaporan Capaian Aksi HAM Daerah ini, mempunyai nilai tambah pada penilaian Kriteria Daerah Kab./Kota Peduli HAM jika dilaporkan dari Periode B04 sampai B12.
Kakanwil berharap, semua Daerah Kabupaten/Kota se-Papua selalu membangun sinergitas bersama Kanwil Kemenkumham Papua, upaya mendorong Pelaksanaan Pelaporan Capaian Aksi HAM Daerah agar Papua tidak kalah bersaing dengan Daerah lain di Indonesia.
Murdjito Sasto jg kepada Dirjen HAM melaporkan Kanwil Papua telah membangun sinergitas dengan Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua, Pembentukan Pos Pengaduan HAM di seluruh Wilayah Pelayanan GKI di Tanah Papua, ada sekitar 1946 Gereja dan Pos Pelayanan.
"Inovasi juga dilakukan Kanwil Papua dengan membuat Web. Nokenham.id, agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dialami," Ungkap Murdjito (2/12)
Aplikasi Noken HAM kemudian ditampilkan untuk disaksikan bersama peserta Rakor lengkap dengan fitur-fiturnya melalui Aplikasi Zoom Meeting.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi mengatakan Seluruh Kab kota dan Provinsi koordinasinya harus baik.Terus menerus saling berkomunikasi dengan Kanwil Papua, Pesan Dirjen HAM. (2/12)
Dikatakan, Mualimin bahwa Pemda pasti berkeinginan agar daerahnya maju dan sehahtera. Harapan itu ada jikalau di Papua setiap Kab. fokus memajukan Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan anak dan Perempauan, perhatian terkait dengan Pekerjaan, menciptakan Perumahan yang layak serta Lingkungan hidup yang sehat.
" Jika ini sdh dikoordinasikan dengan Kanwil Kumham, di mana aksi HAM yang diamanatkan ini merupakan tugas kita bersama," Ungkapnya.
Dikatakan juga, Kabupaten lain yang masih merah, bukan berarti kami tidak yakin namun, kemungkinan ada kendala dalam melakukan Pelaporan pada staf Khusus Presiden.
Mualimin pun berharap Kabupaten/Kota responship untuk bangun koordinasi dengan Kanwil Kumham, karena memang banyak daerah yg membuat laporan tetapi mengalami kesulitan.
Sekali lagi selaku Dirjen HAM terus mendorong, terus menerus bangun koordinasi dengan Kanwil Kumham agar lebih terarah dan dibimbing.
" Urusan HAM bukan hanya urusan Kemenkumham dan Komisi Nasional HAM, urusan kita semua artinya kita sebagai pejabat seyogyanya bertanggungjawab untuk memajukan HAM di masing2 daerah," Tutup Dirjen HAM
Usai menyampaikan Sambutan, Mualimin Abdi juga secara resmi membuka kegiatan Rakor tersebut.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Materi oleh Direktur Kerja Sama HAM.
KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
