Rutan Bengkulu Hadiri Rapat Persiapan Desentralisasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
Bengkulu – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkulu mengikuti rapat penting terkait kebijakan baru pemerintah mengenai sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: SEK-KU.02.04-14 tertanggal 14 Mei 2025, dengan perihal "Persiapan Desentralisasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan".
Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Kanwil Ditjenpas Bengkulu dan diikuti oleh jajaran struktural serta pejabat terkait dari berbagai unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kanwil Ditjenpas Bengkulu. Rapat ini bertujuan untuk memberikan arahan serta menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan sistem desentralisasi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang akan mulai diimplementasikan dalam waktu dekat.
Dalam rapat tersebut, pihak Kanwil Ditjenpas Bengkulu juga memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pelaksanaan desentralisasi, termasuk persyaratan administrasi, kesiapan sistem keuangan, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah dan instansi terkait lainnya. Salah satu poin penting yang disoroti adalah pentingnya pemutakhiran data pegawai, ketepatan dalam perencanaan anggaran, serta penyesuaian sistem pembayaran yang sebelumnya terpusat menjadi dikelola di masing-masing unit kerja.
Selain itu, turut dibahas pula potensi tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses transisi ini, seperti keterbatasan SDM pengelola keuangan di daerah serta kebutuhan pelatihan teknis bagi petugas keuangan. Oleh karena itu, Kanwil Ditjenpas Bengkulu akan menyiapkan pendampingan serta bimbingan teknis secara bertahap untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan lancar.
Sementara itu, Karutan Bengkulu Yulian Fernando melalui Kasubsi Pengelolaan, Hengki Alowan dalam keterangannya menyampaikan bahwa desentralisasi pembayaran tunjangan kinerja merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan kementerian. Menurutnya, dengan sistem ini, setiap UPT akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan dan penyaluran tukin kepada pegawainya masing-masing.
“Langkah ini tentu sejalan dengan semangat good governance. Rutan Bengkulu siap melaksanakan kebijakan ini dengan sungguh-sungguh dan profesional, demi mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hengki ditemui usai kegiatan.
Hengki juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan internal, termasuk pengumpulan data pegawai. Ia juga menegaskan komitmen Rutan Bengkulu untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam setiap proses administrasi keuangan.
"Dengan adanya kebijakan desentralisasi ini, diharapkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan semakin efektif, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan pegawai. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat," pungkas Hengki
