Rutan Bengkulu Siap Dukung Alternatif Pemidanaan, Ikuti Webinar Litmas dalam KUHP 2023
Bengkulu - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkulu mengikuti kegiatan Webinar Proyeksi Peran Litmas Menuju Pelaksanaan Alternatif Pemidanaan dalam KUHP 2023 secara virtual pada Kamis (13/2). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta mempersiapkan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam webinar ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Brigjen Pol Drs. Mashudi, yang diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Gun Gun Gunawan, menyampaikan sambutan dan arahan terkait pentingnya peran penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam mendukung pelaksanaan alternatif pemidanaan. Ia menekankan bahwa perubahan dalam sistem pemidanaan di Indonesia memerlukan kesiapan dari seluruh jajaran pemasyarakatan, termasuk Rutan Bengkulu, untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru yang akan diterapkan.
Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko, yang memaparkan tentang proyeksi peran Litmas dalam pelaksanaan alternatif pemidanaan sesuai KUHP 2023. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pendekatan pemasyarakatan modern akan lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan dan pemulihan sosial bagi narapidana, dibandingkan sekadar menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.
Selain itu, materi terkait implementasi kebijakan hukum dalam konteks KUHP 2023 juga disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H. Ia menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan alternatif pemidanaan, termasuk perlunya sinergi antar lembaga hukum dan pemasyarakatan guna memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara efektif.
Rutan Bengkulu sebagai salah satu satuan kerja pemasyarakatan turut berkomitmen dalam memahami dan menerapkan kebijakan yang dihasilkan dari webinar ini. Kepala Rutan Bengkulu, Yulian Fernando menyatakan bahwa pihaknya siap untuk beradaptasi dengan regulasi baru serta mengoptimalkan peran Litmas dalam mendukung implementasi alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial narapidana.
"Melalui keikutsertaan dalam webinar ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan, khususnya di Rutan Bengkulu, dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya penelitian kemasyarakatan dalam sistem pemidanaan yang baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pembinaan," ujar Yulian
