Siasat Menyesatkan dari Pemerintah dan DPR tentang Judicial Remedy Omnibus law
Mulai puan , Mahfud MD hingga presiden merespon penolakan omnibus dengan mengusulkan rakyat yang menolak omnibus law untuk uji materi/jr di mahkamah konstitusi dengan alasan konstitusional.
Seruan yg menyesatkan, seolah-olah jr adalah jalan satu-satunya mengapa?
1. Dalam HAM di kenal berbagai instrumen pemulihan(remedy), bukan hanya melalui pengadilan. Karena itu selain pemulihan melalui penggadilan (judicial remedy) juga ada pemulihan melalui eksekutif (executive remedy)
2. Demostrasi juga ada langkah konstitusional, jaminan UUD1945 dan berbagai UU (UU 39/1999 dan UU 9/1998)
3. Dalam sejarah, ada uu no 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang disahkan oleh sidang paripurna DPR RI bersama dengan pemerintah karena penolakan rakyat secara luas melalui demokrasi.
4. Pihak-pihak yang mengarahkan untuk uji materi/jr ke mahkamah konstitusi dengan alasan konstitusional tidak punya dasar etis, karena mereka yang membuat dan mengesahkannya mejadi UU Dengan cara melakukan berbagai pelanggaran konstitusi
5. Mereka mengira publik suda lupa bahwa revisi UU MK yang sarat dalam acara penyampaian laporan tahunan mahkamah konstitusi tahun 2019, presiden jokowi datang langsung meminta dukungan mahkamah konstitusi omnibuslawb
7. Putusan mahkamah konstitusi beresiko tidak di patuhi jika komitmeb politik tidak ada ketua mk mengatakan setidaknnya 24 putusan mk tidak di patuhi
8. Sidang mahkamah konstitusi membutuhkan waktu lama & selama menunggu putusan kerusakan akibat omnibus law terus terjadi. Contoh Jr UU revisi UU KPK yang sudag berjalan kurang lebih setahun & masih menunggu putusan
Dan yang kita ketahui 6 Hakim Mahkamah Konstitusi mendapatkan penghargaan dari pak jokowi sebulan sebelum omnibus law cilaka disahkan,,curiga penghargaan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap independensi kehakiman di MK .
UU MK direvisi . menguatkan kecurigaan public terhadap revisi kilat UU MK, berapa waktu lalu yang memperpanjang masa jabatan hakim MK
Lalu masih ada yang menaruh harapan pada Mahkamah Konstitusi , kemudian diajukan JR omnibus law yang penuh skandal ini
(SANDIA PELI ANUGRAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU )
