Soal BPUM Warga Kepahiang 'Ngadu' ke Dewan
Protes lantaran sejumlah masyarakat pelaku usaha mikro di Desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi tidak mendapatkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat, sejumlah warga menemui Ketua DPRD Windra Purnawan, Sp. Beberapa diantaranya meminta agar bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat pemilik UKM yang tepat sasaran, diketahui BPUM dari Kemenkop dan UKM tersebut disalurkan sejak tahun 2020, tahun lalu bantuan disalurkan Rp 2, 4 juta dan tahun 2021 ini bantuan disalurkan Rp 1, 2 juta syaratnya usulan permohonan bagi warga yang memiliki usaha mikro maupun ultra mikro.
Perwakilan warga Desa Pulogeto salah satunya adalah Iskandar, ia mengatakan maksud dan kedatangannya menemui ketua DPRD adalah dalam rangka mengklarifikasi BPUM yang dinilainya tidak tepat sasaran sepenuhnya.
"Kami hari ini menemui Ketua DPRD dalam rangka membantu warga kami meminta bantuan supaya tidak ada gejolak di desa kami terkait polemik penyaluran BPUM dan bantuan lainnya. Seperti BPUM ini, masyarakat yang layak dan sudah mengusulkan syarat malah tidak dapat bantuan," jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Windra Purnawan menegaskan bantuan dari pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional harus tepat sasaran. Ia meminta dinas terkait untuk menuntaskan keluhan masyarakat tersebut, jangan sampai ada manipulasi data atau kekurangan data yang tidak dilengkapi hingga masyarakat kita yang semestinya mendapatkan akhirnya tidak mendapatkan bantuan pemulihan ekonomi ini.
"Terkait aspirasi masyarakat dari Merigi ini, saya tegaskan harus diselesaikan karena terkait pemulihan ekonomi masyarakat. Kami minta dinas terkait dapat melakukan chross chek kepada penerima bantuan apakah mereka yang menerima itu sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat atau belum. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan data dapat segera diperbaiki dan dilengkapi," tegasnya.
