DPRD Lamsel Soroti Ketimpangan Anggaran Infrastruktur, Dorong Perhatian pada Jalan Lingkungan
Wartaprima.com, Kalianda - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (DPRD Lamsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna menanggapi ketimpangan alokasi anggaran infrastruktur, Kamis (16/4), di ruang rapat DPRD.
Dalam forum tersebut, DPRD menilai pembangunan infrastruktur jalan masih terlalu terfokus pada ruas jalan kabupaten, sementara jalan lingkungan di desa-desa belum tersentuh secara merata.
Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Selatan, Hendry Gunawan, menegaskan perlunya evaluasi dan kajian ulang agar distribusi anggaran lebih proporsional, khususnya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Kami melihat anggaran infrastruktur, terutama untuk PU dan Perkim, masih timpang. Fokus memang pada jalan kabupaten, tetapi faktanya banyak jalan lingkungan yang belum tersentuh. Ini perlu dikaji ulang agar pembangunan lebih merata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih banyak wilayah di Lampung Selatan yang belum memiliki ruas jalan kabupaten, sehingga akses masyarakat sangat bergantung pada jalan lingkungan yang kondisinya kerap memprihatinkan.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada jalan besar, sementara akses dasar masyarakat di lingkungan justru terabaikan. Drainase dan infrastruktur pendukung lainnya juga harus menjadi perhatian,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Saruhian, mengakui bahwa selama ini pembangunan memang lebih diprioritaskan pada jalan kabupaten. Menurutnya, kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan konektivitas antarwilayah serta dampak ekonomi yang lebih luas.
“Memang kita fokus ke jalan kabupaten karena mempertimbangkan berbagai aspek, terutama prioritas yang memberikan dampak signifikan,” jelasnya.
Meski demikian, Aryan memastikan pemerintah daerah tetap memperhatikan pembangunan di tingkat desa. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan program “Desa HELAU” sebagai upaya memperkuat pembangunan berbasis desa.
“Konsepnya, wajah kabupaten itu dimulai dari desa. Kita ingin Lampung Selatan bukan sekadar gerbang Sumatera yang hanya dilintasi, tetapi menjadi beranda yang membuat orang singgah,” katanya.
Program Desa HELAU nantinya juga akan dilengkapi dengan skema penghargaan (reward) bagi desa yang berhasil melaksanakan pembangunan secara optimal. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap pendalaman agar implementasinya tepat sasaran.
Di sisi lain, Aryan turut mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Tahun ini, kemampuan anggaran daerah mengalami penurunan hingga Rp333 miliar. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tengah mengajukan pinjaman sebesar Rp100 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Pinjaman ini direncanakan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan,” pungkasnya.
