Legislator Dorong Pemerintahan Desa Perkuat Pengelolaan Dana Desa
Wartaprima.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ria Oktarina mendorong para aparatur pemerintahan desa di daerah dapat memperkuat manajemen pengelolaan Dana Desa.
Terlebih data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa hingga triwulan III, dana desa yang telah dialokasikan kepada 1.300 desa di Provinsi Bengkulu mencapai 81 persen atau tersalur Rp841 dari anggaran sebesar Rp1 triliun lebih.
Selain itu dana desa yang diterima Provinsi Bengkulu untuk tahun 2023 diharapkan dapat terserap 100 persen hingga akhir tahun. Penggunaannya akan sesuai dengan Permendes No.8/2022, yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, pemenuhan program nasional, dan mitigasi bencana, baik alam maupun non alam.
"Manajemen dana desa di Provinsi Bengkulu saat ini sudah cukup baik. Sebanyak 270 desa dianggap berprestasi dan menerima tambahan Dana Desa, meskipun ada beberapa pihak yang menyalahgunakan dana desa," ungkapnya, pada Kamis (16/11/2023).
Sebelumnya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu Rusdy Sofyan memberikan peringatan kepada para kepala desa agar tidak menyalahgunakan Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa, sehingga dapat menghindari masalah hukum.
"Masalah seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan perpajakan menjadi perhatian kita semua untuk perbaikan ke depan. Kami juga ingin mencegah agar tidak ada kepala desa yang terlibat dalam masalah hukum," katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa terjadi akibat kesalahan administrasi, seperti bukti kegiatan yang belum lengkap atau bukti yang tidak valid.
Untuk itu dia mendesak agar kepala desa tidak mengambil dana desa secara langsung (cash) dan menggalakkan penggunaan pembayaran non tunai untuk menghindari risiko.
"Kerugian negara terjadi ketika aturan dilanggar dan menyebabkan kerugian. Jika pelanggaran hanya bersifat administratif, maka itu dapat diperbaiki. Namun, jika terjadi kerugian negara, itu menjadi tindak pidana korupsi. Ini yang harus kita hindari," tutupnya. (Adv)
