Pansus DPRD Lamsel Soroti Kinerja Infrastruktur, Dorong Perencanaan Lebih Matang dan Pemerataan Pembangunan
Wartaprima.com, Kalianda - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (DPRD Lamsel) menyoroti kinerja pembangunan infrastruktur dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD, Rabu (15/4).
Pansus menilai sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani sektor infrastruktur masih perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. OPD yang menjadi perhatian meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Juru Bicara Pansus DPRD Lampung Selatan, Imam Rohadi, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Ia menyebut pembangunan sarana dan prasarana sekolah harus dirancang dengan matang serta memiliki skala prioritas yang jelas agar proses belajar mengajar berjalan optimal.
“Dinas Pendidikan juga harus menyampaikan laporan progres pembangunan secara berkala. Berapa persen sekolah yang sudah dibangun dan yang belum, itu harus transparan,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Pansus mendorong pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengakses anggaran dari pemerintah pusat, khususnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), guna mengatasi keterbatasan fasilitas layanan kesehatan.
“Penambahan rumah sakit umum daerah, puskesmas, hingga fasilitas kesehatan di pelosok desa perlu dipercepat. Karena itu, OPD terkait harus gerak cepat menjemput anggaran DAK dari pusat,” lanjutnya.
Untuk sektor PUPR, ia menekankan pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung program Pitu Vista Bupati Lampung Selatan, terutama yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan agroeduwisata.
“Pembangunan kawasan destinasi wisata, termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak parah, harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor perumahan dan permukiman, Dinas Perkim diminta lebih optimal dalam menangani rumah tidak layak huni (RTLH). Pansus berharap program tersebut mampu menekan angka kawasan kumuh, khususnya di wilayah pedesaan.
“Ke depan, tidak boleh lagi ada rumah kumuh. Kepala desa juga harus proaktif berkoordinasi dengan dinas terkait agar program RTLH berjalan maksimal,” pungkasnya.
