Pembahasan Anggaran untuk KPUD dan Bawaslu Tarik Ulur
Wartaprima.com - Hari ini merupakan hari terakhir untuk penandatanganan dana Pemilukada Kaur 2020.
Badan Anggaran DPRD Kaur, bersama tim terkait membahas Anggaran Pilkada 2020, bersama KPUD Kaur dan Bawaslu Kaur di ruang Rapat Komisi ll Senin (14/10/2019).
Rapat pembahasan dana pemilukuda dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kaur Diana Tulaini didampingi oleh Waka satu Juraidi,S.Sos dihadiri oleh Anggota Banggar, Sekretaris DPRD Kaur, Ketua dan Komisioner KPUD Kaur, Ketua dan Komisioner Bawaslu Kaur, Kepala Bappeda Litbang Kaur beserta staf, Kepala Badan Keuangan Daerah Kaur dan Kabag Hukum Pemda Kaur Dasrul Imran SH.
Pembahasan anggaran untuk KPUD & Bawaslu terjadi tarik ulur tim anggara Pemerintah Daerah (TAPD) menginginkan anggaran untuk KPUD Rp 24,6 miliar dan Bawaslu Kaur Rp 8,8 miliar
Komisioner KPUD Kaur melalui Komisioner Divisi Teknis Irpanadi,S.Kom, menyampaikan keberatan dengan anggaran itu,karena dianggap sangat minim.
“Anggaran itu tidak mencukupi, karena anggaran untuk kegiatan bimtek untuk tim ad hoc saja dibatasi 1 kali, selayaknya bimtek ad hoc dilaksanakan 3 kali jadi harapan kami pihak banggar dapat merealisasi permohonan KPUD Kaur,” ujar Anggota Komisoner KPUD Kaur Divisi Teknis Senin (14/10/2019).
Untuk di ketahui bahwa hari ini hari terakhir penanda tanganan NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2020,berdasarkan surat edaran Mendagri tanggal 14 Oktober 2019 NPHD harus disahkan.
Wakil Ketua satu Juraidi,S.Sos menyampaikan bahwa demi kelancaran dan kesuksesan Pilkada 2020, kami meminta rincian pengajuan anggaran secara rinci sehingga bisa di pelajari.
Menarik di dalam rapat ini salah satu anggota rapat banggar menyampaikan silakan KPUD & Bawaslu Kaur mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pemilukada asalkan jangan mengganggu anggaran untuk DPRD Kaur. (Jh0n)
