Pendapatan Capai 97 Persen, DPRD Lampung Selatan Bahas LKPj 2025 dalam Rapat Paripurna
Wartaprima.com, Kalianda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo, serta dihadiri 39 anggota dewan, unsur Forkopimda, dan kepala perangkat daerah.
Di tengah tekanan ekonomi yang mewarnai tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan yang mencapai 97,08 persen dari target yang ditetapkan.
Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, yang mewakili Bupati Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi indikator kuat terjaganya kinerja keuangan daerah di tengah berbagai tantangan.
“Di tengah dinamika ekonomi, kita mampu menjaga kinerja pendapatan daerah tetap optimal. Ini menunjukkan fondasi fiskal kita cukup kuat,” ujarnya.
Secara rinci, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,36 triliun dari target Rp2,43 triliun. Capaian ini ditopang oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan dana transfer yang efektif.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,30 triliun atau 89,82 persen dari pagu anggaran Rp2,56 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Syaiful menegaskan bahwa penyampaian LKPj bukan sekadar laporan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik melalui DPRD.
“Ini adalah potret kinerja pembangunan selama satu tahun. Transparansi dan akuntabilitas menjadi komitmen yang terus kami jaga,” tegasnya.
Dari sisi legislatif, apresiasi disampaikan terhadap capaian kinerja pemerintah daerah. Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Bayu Prasetya, menilai arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur dan ekonomi kerakyatan sudah berada di jalur yang tepat.
“Kami melihat adanya upaya nyata dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan dan penguatan sektor ekonomi,” ujar Bayu.
Meski demikian, DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menutup penyampaiannya, Syaiful menekankan pentingnya transformasi birokrasi yang adaptif dan responsif. Ia juga menyoroti tantangan ke depan yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga isu global seperti perubahan iklim yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Ke depan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi harus diperkuat agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa,” pungkasnya.
