Wujudkan Penataan Aset yang Akuntabel, Rutan Bengkulu Lakukan Pemasangan Nomor Rumah Dinas
BENGKULU - Dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi dan memudahkan identifikasi rumah dinas, Subsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Bengkulu melaksanakan kegiatan pemasangan papan nomor rumah dinas pada Kamis (3/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari program penataan aset negara serta pengelolaan barang milik negara (BMN) yang lebih teratur dan akuntabel.
Pemasangan papan nomor rumah dinas dilakukan secara bertahap di seluruh kompleks perumahan dinas Rutan Bengkulu. Langkah ini juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek penataan sarana dan prasarana kerja, termasuk fasilitas perumahan pegawai.
Kepala Subsi Pengelolaan, Hengki Alowan, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem administrasi aset negara yang lebih tertib dan transparan. “Dengan adanya papan nomor rumah yang terpasang secara seragam dan jelas, proses pendataan dan pengawasan rumah dinas akan menjadi lebih mudah dan efisien. Ini juga membantu dalam pelaporan dan audit aset oleh instansi terkait,” ujar Hengki.
Selain bertujuan administratif, inisiatif ini juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi penghuni rumah dinas. Dengan nomor rumah yang jelas, petugas keamanan, layanan pos, hingga pengunjung akan lebih mudah mengenali lokasi yang dituju. Ini juga diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan pengiriman surat atau logistik lainnya.
"Program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan penertiban rumah dinas yang telah dicanangkan sebelumnya, di mana setiap unit rumah diwajibkan memiliki identitas fisik yang mencerminkan statusnya sebagai aset negara. Dengan keberadaan papan nomor resmi, status rumah dinas sebagai bagian dari aset pemerintah juga dapat lebih ditegaskan secara visual," pungkas Hengki.
Melalui langkah sederhana namun strategis ini, Subsi Pengelolaan berharap dapat menciptakan tata kelola rumah dinas yang lebih profesional, akuntabel, dan mendukung kelancaran operasional lembaga secara keseluruhan.
