DPRD dan Pemkab Muba Evaluasi Realisasi APBD Triwulan I 2026, Bahas Tantangan Keuangan Daerah
Wartaprima.com, Musi Banyuasin – DPRD Kabupaten Musi Banyuasin bersama Pemerintah Kabupaten Muba menggelar rapat Badan Anggaran guna mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Muba, Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay SE, didampingi Wakil Ketua I DPRD Muba Irwin Zulyani SH dan Wakil Ketua II Ahmadi SE. Turut hadir Sekretaris Daerah Muba Drs Syafaruddin MSi, anggota Badan Anggaran DPRD, serta jajaran perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat capaian kinerja pemerintah daerah selama triwulan pertama, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
“Kami ingin mengetahui perkembangan realisasi APBD secara detail, termasuk kendala yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi dan langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, rapat evaluasi ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran daerah.
Sementara itu, Sekda Muba Syafaruddin memaparkan, realisasi fisik APBD Triwulan I Tahun 2026 mencapai 15,93 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 11,46 persen. Untuk realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 16,64 persen.
Ia mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya akibat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.
“Persoalan kurang bayar DBH dari tahun 2023 hingga 2025 turut memengaruhi kondisi keuangan daerah saat ini,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan dana transfer pusat secara bertahap guna mendukung kebutuhan belanja dan pembangunan daerah.
Wakil Ketua I DPRD Muba Irwin Zulyani juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
Ia turut mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan sumber pendapatan potensial lainnya.
“Peningkatan PAD penting dilakukan agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” katanya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta pemaparan teknis dari TAPD terkait evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2026.
Hadir pula dalam rapat tersebut Asisten III Setda Muba Drs H RE Aidil Fitri, Kepala Bappeda Muba Dr Mursalin SE MM, Kepala BPKAD Muba Riki Junaidi AP MSi, Kepala BP2RD Muba Noor Yoseft Zaath ST MT, serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.
