Pemda Perkuat Kendali Kebijakan Strategis, Asisten I Pimpin Rakor Lintas Sektor
Kotamobagu,WartaPrima.com-Dalam menghadapi kompleksitas pelayanan publik, tuntutan kepastian hukum, serta dinamika informasi publik yang kian cepat, pemerintah daerah menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi utama pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis.
Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin langsung Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara terpadu, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari tugas dan fungsi Asisten I, rakor ini diarahkan untuk mengoordinasikan perumusan hingga pelaksanaan kebijakan lintas sektor, sekaligus menghimpun masukan dan rekomendasi atas berbagai isu publik yang tengah berkembang.
Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui Ranperda, penguatan kelembagaan pemerintahan hingga desa dan kelurahan, serta optimalisasi pengelolaan informasi publik.
Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan titik awal dari rangkaian tindak lanjut konkret.
“Rapat ini adalah langkah awal untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan harus ditindaklanjuti secara nyata oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Kebijakan tidak boleh berhenti di meja rapat, tetapi harus diimplementasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Sahaya.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas sektor harus menjadi mekanisme berkelanjutan dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan daerah.
“Koordinasi ini akan terus dilanjutkan melalui pemantauan dan evaluasi bersama, agar seluruh kebijakan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pelayanan publik yang berkeadilan, serta terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” tambahnya.
Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyampaikan dukungan penuh Staf Khusus dalam memperkuat analisis kebijakan serta menjembatani dinamika aspirasi publik.
“Kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus menjadi kunci agar pemerintah daerah mampu mengambil keputusan yang tepat, responsif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dinas Kominfo akan terus memperkuat penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah secara lugas dan mudah dipahami. Kritik dan masukan publik akan ditanggapi secara proporsional serta dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan,” tegas Fahri.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Satpol PP, Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota.
Kehadiran lintas pimpinan perangkat daerah ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan responsif.Masing-masing perangkat daerah,memegang peran strategis:
Dinas Kominfo dalam pengelolaan informasi publik, Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum yang berkeadilan, Kesbangpol dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, Bagian Hukum dalam menjamin kepastian regulasi, Bagian Kesejahteraan Sosial dalam penguatan program sosial, serta Bagian Pemerintahan dalam pembinaan pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terpadu, akuntabel, dan adaptif, sekaligus mendorong implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(Bams*/)
