Ketua PW NU Bengkulu Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden
Bengkulu – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Provinsi Bengkulu, Prof. Dr. Khairudin Wahid, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
Menurut Prof. Khairudin, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Struktur tersebut dinilai mampu menjaga independensi, profesionalisme, serta netralitas Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan.
“Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Itu penting untuk menjaga independensi Polri agar tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik atau sektoral kementerian tertentu,” tegas Prof. Khairudin Wahid, Kamis (5/2/2026).
Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta melemahkan peran strategis Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara nasional.
Sebagai organisasi keagamaan yang konsisten menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Nahdlatul Ulama, lanjut Prof. Khairudin, memandang stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Karena itu, Polri harus tetap kuat, profesional, dan independen dalam menjalankan tugasnya.
“NU selalu mendukung institusi negara yang bekerja untuk kepentingan rakyat, termasuk Polri. Namun dukungan itu harus dibarengi dengan komitmen Polri untuk terus berbenah, profesional, dan humanis,” ujarnya.
Prof. Khairudin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi isu-isu kelembagaan negara secara bijak, rasional, dan berlandaskan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok tertentu.
